Bandung (29/9/22) – Dikutip dari laman Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, diperlukan penguatan literasi digital khusunya terkait kepemiluan dengan berbagai pemangku kepentingan
Sebagai upaya mencegah maraknya berita palsu pada Pemilu 2024, Jabar Saber Hoaks melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, pada Kamis (29/9/22).
Tim Jabar Saber Hoaks diterima oleh Reza Alwan Sovnidar, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sophia Kurniasari Purba, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU Jawa Barat.
“Kita perlu membangun sinergitas dengan berbagai pihak, dalam mendukung kampanye politik lewat kanal-kanal informasi digital yang sehat dan demokratis,” ujar Alfianto Yustinova, Ketua Jabar Saber Hoaks.
Kemitraan Jabar Saber Hoaks dengan KPU Jawa Barat diharapkan bisa menekan potensi polarisasi yang mengakibatkan perpecahan di masyarakat akibat praktik kampanye tidak sehat melalui kanal-kanal informasi digital.
Sementara itu Reza mengungkapkan, berdasarkan hasil identifikasi pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, terdapat situasi rawan penyebaran disinformasi pada tahapan Pemilu – seperti soal data pemilih, atau terkait profil Daftar Calon Tetap (DCT) peserta pemilu.
Lebih lanjut Reza mengatakan, upaya penguatan literasi digital bagi penyelenggara Pemilu, mulai dari tingkat KPPS, PPS hingga PPK, juga menjadi hal yang penting.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kami bisa menindaklanjuti ajakan kerjasama dari Jabar Saber Hoaks ini,” terang Reza.
Kordinator Divisi Data dan Pengembangan Program Jabar Saber Hoaks, Sandi Ibrahim Abdullah, yang juga turut hadir pada audiensi itu mengatakan, ditengah derasnya arus informasi digital saat ini, mental dan sikap kritis masyarakat perlu dibangun, khususnya dalam menghadapi beragam informasi yang berkaitan dengan kontestasi politik.
“Membangun sikap kritis serta ketahanan masyarakat (community resilience) ditengah derasnya arus informasi digital sangatlah penting,” ujar Sandi.
Merujuk pada pernyataan Direktur ICT Watch, Indriyatno Banyumurti, potensi merebaknya berita hoaks atau berita bohong di media sosial (medsos) pada Pemilu 2024 dinilai masih sangat besar.
Kondisi itu dinilai bakal
mengancam atau membahayakan pesta demokrasi lima tahunan di negeri ini. (JSH).