Diseminasi data klarifikasi diharapkan bisa tumbuhkan ketahanan masyarakat dalam menangkal hoaks
Bandung – Pada tahun 2019, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan platform Open Data Jabar yang bertujuan untuk mempermudah warga masyarakat dalam mengakses informasi ataupun data yang dikelola oleh Pemprov Jawa Barat.
Sebagai unit kerja yang diamanahi tugas dalam penyelenggaraan penangulangan hoaks, dalam praktik kerjanya Jabar Saber Hoaks melakukan pengelolaan data secara periodik dan realtime.
Teknis urusan pengelolaan data pada unit kerja Jabar Saber Hoaks secara khusus dikelola oleh Divisi Pengelolaan Data, Diseminasi dan Pengembangan Program.
Data-data sebagaimana dimaksud diantaranya – seperti data jumlah pengadu, jumlah pemantauan isu, jumlah hasil tindak pengecekan fakta, termasuk data jumlah isu atau topik dari sebuah berita palsu (hoaks) yang sedang viral jadi sorotan publik.
Dalam upaya meningkatkan pola diseminasi data-data hasil olahan Jabar Saber Hoaks, pada Rabu (6/7/22) Jabar Saber Hoaks menerima kunjungan dari Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
Kunjungan dari Bidang Statistik itu bertujuan untuk mengoordinasikan data-data apa saja yang akan dimuat pada portal Open Data Jabar dan Satu Data Jabar.
“Kunjungan ini untuk mengoordinasikan data-data apa saja yang akan dimuat pada portal Open Data Jabar dan Satu Data Jabar,” tutur Ai Rusmiyanti, S.Si dari Bidang Statistik Diskominfo Jabar.
Sementara itu, Kepala Divisi Pengelolaan Data, Diseminasi dan Pengembangan Program unit Jabar Saber Hoaks, Sandi Ibrahim Abdulah, mengatakan, data-data hasil olahan Jabar Saber Hoaks, khususnya data jumlah hasil pengecekan fakta yang dideminasikan ke publik melalui kanal Open Data Jabar diharapkan bisa bermanfaat.
“Tentunya kita berharap, data-data hasil klarifikasi Jabar Saber Hoaks akan bermanfaat bagi masyarakat,” terang Sandi.
Lebih lanjut Sandi mengatakan, data-data hasil olah kerja Jabar Saber Hoaks yang dimuat pada kanal Jabar Open Data ini tentunya tidak saja dapat diakses oleh warga Jawa Barat, warga diluar Jawa Barat pun bisa mengaksesnya sebagai bentuk komunikasi publik.
Secara khusus Sandi mengatakan, manakala kita dapat mendiseminasikan informasi data-data klarifikasi dari sebuah berita palsu atau hoaks yang disampaikan ke publik secara masif dan berkala, diharapkan akan semakin tumbuh pula ketahanan masyarakat (community resilience) dalam menangkal hoaks.
“Saat informasi data klarifikasi hoaks disampaikan secara masif dan berkala, diharapkan akan semakin tumbuh ketahanan masyarakat dalam menangkal hoaks,” pungkas Sandi.
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) berpendapat, bahwa terdapat beberapa prinsip yang mencerminkan tata pemerintahan yang baik atau good governance, diantaranya adalah prinsip transparansi dan partisipasi publik. (JSH)
*Editor : Depi Agung Setiawan