Masifnya tingkat penyebaran informasi keliru atau hoaks di dunia maya, menuntut semua pihak untuk lebih peduli terhadap dampak yang disebabkan oleh hoaks.
Idealnya, penanggulangan hoaks harus dilakukan secara bersama-sama – baik oleh pihak pemerintah, perguruan tinggi, lembaga media, dunia usaha, termasuk oleh masyarakat.
Sebagai upaya optimalisasi penanggulangan hoaks oleh pemerintah daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Tim Jabar Saber Hoaks terus berupaya membangun kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota agar Kabupaten/Kota dapat segera membentuk unit sapu bersih hoaks daerah (USHD) di daerahnya.
Dalam kunjungannya ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, Koordinator Divisi Data, Diseminasi dan Pengembangan Program Jabar Saber Hoaks, Sandi Ibrahim Abdullah, mengatakan, sebagai langkah awal kerjasama antara Jabar Saber Hoaks dengan Diskominfo Kota Cimahi adalah dengan melakukan kolaborasi produksi penayangan/diseminasi konten, baik konten hasil cek fakta maupun konten literasi digital secara terjadwal.
“Kita dapat berkolaborasi dalam memproduksi diseminasi konten, baik konten cek fakta, juga konten literasi digital secara terjadwal,” ujar Sandi.
Wakil Ketua Unit Jabar Saber Hoaks, Depi Agung Setiawan, mengatakan, kerja sama pembentukan (replikasi) USHD di Kabupaten dan Kota merupakan tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemdaprov Jawa Barat dengan Pemda Kab/Kota se Jawa Barat nomor 119/66/Pemksm, tanggal 25 September 2019 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023.
“Kerjasama pembentukan USHD di Kabupaten dan Kota adalah sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemdaprov Jabar dengan PemdaKab/Kota nomor 119/66/Pemksm, tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah tahun 2020-2023,” ucap Depi.
Sementara itu, mewakili Diskominfo Kota Cimahi, Pranata Humas Ahli Muda, Gito Yuliantoro Diskominfo Kota Cimahi menyambut baik kunjungan dari Tim Jabar Saber Hoaks. Diskominfo Kota Cimahi akan mengoordinasikan lebih lanjut hasil pertemuan tersebut
“Penanggulangan hoaks di daerah, perlu ditangani secara serius oleh Pemkab/Pemkot),” kata Gito. (JSH).
*Penulis : Tim JSH