Bandung – Saat ini kehumasan pemerintah menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus pertukaran informasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran humas dituntut kian peka dan cakap dalam penyebaran informasi melalui media sosial agar dapat merespons langsung kebutuhan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika pada Selasa, 15 Desember 2020, mengadakan kegiatan Workshop tentang Strategi Komunikasi di tahun 2021. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Arifin Yusoef, Dinas Komunikasi dan Infromatika Provinsi Jawa Barat.

Workshop tersebut dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan dan dikuti jumlah oleh 25 orang peserta, yang terdiri dari berbagai unsur Bidang dan Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk bagaimana menyerap aspirasi publik dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah.

Melalui kegiatan workshop bertema “Strategi Komunikasi Tahun 2021” ini, diharapkan peserta dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang komperhensif tentang strategi komunikasi khususnya mengenai konten dan big data untuk menghadapi tahun 2021.

Dalam penyampaiannya sebagai keynote speech, Setiaji, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, mengutarakan pentingnya strategi berkomunikasi, bagaimana meramu sebuah pesan, serta kepada siapa sebuah pesan disampaikan.

Sementara itu, narasumber dari Indonesia Indicator, Nur Imroatus selaku Reaserch and Training Manager menyampaikan pentingnya memperhatikan empat alur strategi komunikasi; evaluasi komunikasi, Riset assesment dan perencanaan alur komunikasi, pelaksanaan komunikasi terpantau, serta analisa dan rekomendasi terukur.

Selain alur strategi, Nur Imroatus juga menyampaikan pesoalan evaluasi data dalam mengupas persepsi publik, untuk melihat kinerja komunikasi publik, pemerintah perlu memahami perbedaan antara isu, framing, dan sentimen.

Hal lain yang tak kalah penting, Nur Imroatus menyinggung soal kategori respon publik terhadap pemerintah diantaranya, respon positif, netral, potensi negatif, serta respon negatif.

Respon negatif dalam bentuk apresiasi terhadap kinerja yang dilakukan pemerintah untuk publik, respon netral berupa respon dari publik terhadap kinerja yang memang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, respon petensi negatif berupa respon keidakpuasan publik terhadap capaian kinerja pemerintah, serta respon negatif berupa respon publik atas tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh pemerintah seperti penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan.  

Pada workshop tersebut hadir juga narasumber Subroto, ST., senior IT Consultant dari Ebdesk Indonesia, yang menyampaikan tentang pentingnya Big Data sebagai sumber dalam mengambil keputusan. Tentu saja dalam mengoptimalkan Big Data perlu memperhatikan bagaimana Big Data dapat digunakan untuk strategi komunikasi, syarat apa yang harus dipenuhi agar implementasi Big Data berhasil, serta komponen Big Data apa saja yang digunakan.  Terdapat 4 V dalam Big Data, lanjut Subroto, antara lain: Volume; data dalam skala, Variety; data dari berbagai platform, Velocity: kecepatan data, serta Veracity; tingkat ketidakpastian (Annisa).