KAMI MENEMUKAN INFORMASI APA YANG NAMPAK DARI MULUT MEREKA BEGITU MEMBENCI ISLAM, DIDALAM DADA MEREKA LEBIH DAHSYAT LAGI...!!

DATA INFORMASI KLARIFIKASI
JENIS KLARIFIKASI
HUKUM DAN REGULASI - HUKUM DAN REGULASI
LOKASI INFORMASI
NASIONAL - NASIONAL
JENIS INFORMASI
HOAKS - IMPOSTER CONTENT
KANAL ADUAN
LINE
BUKTI ADUAN
GAMBAR
PETUGAS CEK FAKTA
Tommy Sutami
DILIHAT
184 KALI

Senin, 01 Juli 2019

[MISINFORMASI]
Berdasarkan hasil pantauan Tim Jabar Saber Hoaks, kami menemukan informasi apa yang nampak dari mulut mereka begitu membenci islam,  didalam dada mereka lebih dahsyat lagi...!! informasi ini di kaitkan dengan ...!! tentang penonaktifan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Polewali Mandar (Polman) Haryoto oleh menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly
.
[KLARIFIKASI]
Berdasarkan penelusuran Tim Jabar Saber Hoaks, apa yang nampak dari mulut mereka begitu membenci islam,  didalam dada mereka lebih dahsyat lagi...!! tentang penonaktifan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Polewali Mandar (Polman) Haryoto oleh menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly merupakan informasi salah.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menonaktifkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Polewali Mandar (Polman) Haryoto yang menerapkan aturan wajib membaca Al-quran bagi narapidana Islam yang menjalani pembebasan bersyarat.
"Jadi enggak boleh begitu, orang kalau sudah bebas bersyarat, ya bebas saja," kata Yasonna usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, pada Selasa, 25 Juni 2019.
Yasonna menilai tujuan Kalapas Polewali Mandar mensyaratkan membaca Al-Quran itu sebenarnya baik. Hanya saja, syarat wajib membaca Al-Quran bagi narapidana beragama Islam yang menjalani pembebasan bersyarat telah melampaui undang-undang yang berlaku.
"Kalau dia enggak bisa-bisa, nanti lewat waktunya, gimana? Itu kan hak dia," kata Yasonna. Ia pun meminta jajaran Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumhan tetap menjalankan prosedur operasi standar (SOP) yang berlaku dan tak berlebihan dalam menerapkan kebijakan untuk para narapidana
.
[SUMBER KLARIFIKASI]
https://bit.ly/2XCyBdn
https://bit.ly/2KPRlAe
https://bit.ly/2IU3a64
https://bit.ly/2X9ysi2