PEMPROV JABAR AKTIFKAN KEMBALI PEMBAYARAN SPP UNTUK SEKOLAH NEGERI

DATA INFORMASI KLARIFIKASI
SUMBER HOAKS
FACEBOOK
KANAL ADUAN
FACEBOOK
BUKTI ADUAN
GAMBAR
PETUGAS CEK FAKTA
Tommy Sutami
DILIHAT
97 KALI

Senin, 10 Agustus 2026

[HOAKS - MISLEADING CONTENT]


Beredar unggahan yang dibagikan oleh akun Facebook “Widya Yasmin” yang menampilkan klaim Pemprov Jawa Barat akan mengaktifkan kembali sistem pembayaran SPP bagi sekolah negeri. 


CEK FAKTA:

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melalui mesin pencarian Google dengan memasukan kata kunci “Pemprov Jabar bakal aktifkan kembali pembayaran SPP sekolah negeri”, ditemukan bahwa hasil penelusuran tersebut mengarah pada pemberitaan tribunnews.com  “DPRD Jabar Usulkan Pemberlakuan Kembali Pembayaran SPP di SMA dan SMK Negeri” pada 15 Juli 2026 yang melaporkan usulan Komisi V DPRD Jawa Barat untuk mengaktifkan kembali SPP di tingkat SMA dan SMK negeri akibat dana BOS dari pusat maupun provinsi yang hanya sanggup menutupi sekitar 40 persen biaya operasional sekolah. 


Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari pihak pimpinan DPRD dan Gubernur Jawa Barat, sebagaimana diberitakan oleh cnnindonesia.com  “Pimpinan DPRD Jabar Tolak Wacana SPP SMA-SMK Negeri Diaktifkan Lagi” pada 17 Juli 2026 dimana Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menegaskan bahwa negara wajib menjamin pendidikan gratis melalui anggaran yang ada tanpa membebankan biaya kepada masyarakat. 


Penolakan senada dilaporkan oleh detik.com “Dedi Mulyadi Tolak Wacana SPP Sekolah negeri di Jabar” pada 18 Juli 2026 yang menyebutkan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada alasan untuk memberlakukan kembali SPP karena anggaran yang tersedia dipandang masih mencukupi kebutuhan belajar mengajar tanpa perlu membebani orang tua siswa dengan iuran bulanan. 


KESIMPULAN: 

Faktanya, klaim dalam unggahan foto yang menyebut Pemprov Jabar akan mengaktifkan kembali pembayaran SPP sekolah negeri merupakan konten palsu (misleading content). Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi secara tegas menolak wacana pengaktifan SPP dari Komisi V DPRD Jabar dan berkomitmen mempertahankan program sekolah gratis. 


RUJUKAN:

turnbackhoax.com 

tribunnews.com 

cnnindonesia.com 

detik.com 


TEKS: 

Moh Rahhael Malka Badzaly @rahhaelmalka

Kelvin Kaliva Reiza @kklvviin